Republiexnews.com, Sumenep – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi menandatangani Perjanjian Kontrak Swakelola dengan 13 desa penerima bantuan pengeboran air bersih.
Proyek ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih di daerah yang sering mengalami kekeringan serta memiliki angka stunting tinggi.
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dinas PUTR Sumenep, Dedi Falahuddin, menekankan pentingnya percepatan proyek agar tidak mengalami keterlambatan.
“Setelah penandatanganan kontrak ini, ketua pelaksana harus segera mencari tenaga kerja. Jangan sampai proyek terhambat karena alasan klasik seperti kesulitan mendapatkan tukang,” ujarnya, Senin (10/03/2025).
Sebagai langkah awal, tim geolistrik akan segera melakukan survei untuk memastikan titik-titik pengeboran memiliki potensi air bersih yang cukup.
Hasil survei ini akan menentukan lokasi yang paling cocok, sehingga proyek bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto, menjelaskan bahwa proyek ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa.
“Bantuan ini untuk masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, terutama di daerah yang rawan kekeringan dan memiliki angka stunting tinggi,” ungkapnya.
Dari 13 desa penerima manfaat, 9 desa berada di daratan, sementara 4 lainnya di kepulauan.
Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, bisa mendapatkan akses air bersih yang layak.
Setiap desa akan menerima dana sebesar Rp 475 juta untuk membangun infrastruktur pengeboran air bersih.
Diharapkan, selain mengatasi kekeringan, proyek ini juga bisa membantu menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
Pembangunan ini diharapkan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan anak-anak.
Dengan adanya pasokan air bersih yang lebih baik, masyarakat bisa menjaga sanitasi, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja.
Dedi Falahuddin menegaskan bahwa keterlambatan akibat sulitnya mencari pekerja harus diantisipasi sejak awal.
“Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan sampai proyek terhambat hanya karena sulit mencari tukang. Pelaksana harus memastikan tenaga kerja siap sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah berharap masyarakat desa ikut berperan dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun.
Dengan perawatan yang baik, sumber air bersih ini bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya mengatasi masalah kekeringan dan stunting melalui berbagai program infrastruktur.
Pengeboran air bersih ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana. Dengan adanya air bersih, kesejahteraan meningkat, angka stunting turun, dan kesehatan masyarakat membaik,” tutup Eri Susanto. (Red.rbx)