SUMENEP, Republiexnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mencatat capaian menggembirakan dalam upaya menekan angka kemiskinan tahun 2025.
Melalui kinerja terarah dan program terpadu, angka kemiskinan di kabupaten paling timur Pulau Madura itu berhasil menurun secara signifikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun menjadi 17,02 persen atau sekitar 188,48 ribu jiwa, dari sebelumnya 17,78 persen atau sekitar 196,42 ribu jiwa.
“Penurunan ini merupakan hasil nyata dari pelaksanaan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di tingkat daerah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Arif menjelaskan, strategi penanggulangan kemiskinan di Sumenep berfokus pada tiga pilar utama.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program sosial, seperti Program Sembako, PKH, beasiswa pendidikan, serta asistensi untuk lansia.
Pemkab juga menjamin layanan kesehatan masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Ketenagakerjaan, menyediakan makanan tambahan bagi balita stunting, mengembangkan Sekolah Orang Tua Hebat, serta menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Selain itu, pemerintah memberikan subsidi transportasi bagi wilayah kepulauan serta mendorong program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat agar pelayanan dasar semakin merata.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pemerintah juga gencar menggelar pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha, membuka kesempatan kerja melalui job fair, serta menjalankan program padat karya infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Selain itu, Pemkab memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku usaha kecil dapat berkembang dan mandiri secara ekonomi.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal dengan mengoptimalkan dana desa untuk usaha produktif melalui BUMDes.
Program tersebut juga diperkuat dengan pembangunan jalan, jembatan, listrik desa, serta peningkatan akses air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.
Menurut Arif, keberhasilan ini tidak lepas dari perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor.
Pemkab Sumenep saat ini tengah menyiapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai panduan kebijakan jangka menengah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.
“Upaya ini juga kami dukung dengan pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar setiap intervensi program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Sumenep optimistis dapat menjaga tren positif ini dan memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: Vieto
Editor: Redaksi republiexnews