RepubliexNews.com, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta resmi membentuk panitia khusus (pansus) soal perubahan 22 nama jalan dan rencananya perubahan nama jalan lainnya di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono yang menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengundang sebagai masyarakat kesulitan dan resah.
“Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti. Ini kenapa lahir pansus,” kata Mujiyono, Kamis (14/7/2022).
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mendukung rencana pembentukan pansus tersebut. Ia berharap pansus tersebut dapat menuntaskan polemik yang muncul akibat perubahan nama jalan itu.
Apalagi, terang dia, perubahan nama jalan tersebut berdampak terhadap perubahan sejumlah dokumen dasar kependudukan dan dokumen administrasi lainnya.
“Kami ingin tahu apa urgensi melakukan perubahan nama jalan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Budi Awaluddin menjelaskan, pihaknya telah memproses penyesuaian KTP sebanyak 2.353 atau 80,89 persen dan KK sebanyak 1.309 atau 96,39 persen.
Penyesuaian itu terkait perubahan nama jalan. Adapun total target cetak KK adalah 1.358 lembar dan KTP sebanyak 2.909 lembar.
“Dinas Dukcapil melaksanakan layanan jemput bola untuk melayani penyesuaian dokumen kependudukan bagi warga yang mengalami pergantian nama jalan di Jakarta,” pungkasnya.