SUMENEP | REPUBLIEX NEWS – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, terus menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas adanya sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumenep yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Menurut Bupati Fauzi, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian bersama sekaligus pelajaran penting bagi seluruh aparatur desa agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Ia menilai, pemerintahan desa memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan desa,” ujar Bupati Fauzi.
Bupati Fauzi menegaskan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran di tingkat desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam pengelolaan dana desa yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembangunan di wilayah pedesaan.
Menurutnya, dana desa merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, karena secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan anggaran desa harus benar-benar sesuai aturan. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan, karena itu bisa berujung pada persoalan hukum,” tegas Bupati Fauzi.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap aparatur desa guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
Upaya ini dilakukan tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan tata kelola keuangan yang baik.
Selain itu, Bupati Fauzi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa sebagai bagian dari transparansi publik.
Ia meyakini, dengan adanya partisipasi masyarakat, potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.
“Pemerintahan yang baik adalah yang terbuka dan bisa diawasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Bupati Fauzi berharap seluruh kepala desa di Kabupaten Sumenep dapat menjadikan kasus yang terjadi sebagai pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan integritas.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun desa yang maju dan mandiri.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa berjalan bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkas Bupati Fauzi.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Sumenep optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Vieto
Editor : Tim Republiex News
Penerbit : Republiexnews.com