JAKARTA | REPUBLIEXNEWS.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati postur indikatif RAPBN 2026 pada Juli 2025.
Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus 2025.
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah memproyeksikan pendapatan negara tahun depan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun.
Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.800–Rp3.820 triliun, dengan defisit di level 2,53 persen PDB atau sekitar Rp706 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025 yang memproyeksikan pendapatan Rp2.865,5 triliun dan belanja Rp3.527,5 triliun.
Said menilai target RAPBN 2026 cukup menantang. Tantangan datang dari kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump, konflik geopolitik global, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih.
Ia juga menyoroti hilangnya potensi PNBP sekitar Rp80 triliun akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara, sehingga setoran dividen BUMN ke negara ditiadakan.
RAPBN 2026 menjadi milestone kedua bagi pelaksanaan program strategis pemerintah yang dimulai sejak 2025.
Program-program tersebut akan dijalankan di seluruh Indonesia, meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Menurut Said, program itu akan menjadi game changer dalam peningkatan kualitas SDM. Pasalnya, 54 persen angkatan kerja Indonesia saat ini hanya lulusan SMP ke bawah.
Namun, ia mengingatkan bahwa APBN saja tidak cukup membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Said mendorong pemerintah melibatkan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.
“Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” tegasnya. (wkd)
Redaksi: RepubliexNews.com
Penulis: D’luks
Editor: Redaksi
