SUMENEP, Republiexnews – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.977.000.000 untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa hand tractor pada tahun anggaran berjalan.
Anggaran tersebut bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumenep yang diperuntukkan bagi kelompok tani di berbagai wilayah.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), anggaran itu terbagi dalam dua paket kegiatan.
Pertama, pengadaan hand tractor senilai Rp525.000.000.
Kedua, pengadaan hibah barang hand tractor dengan nilai Rp1.452.000.000.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan bantuan alsintan itu akan disalurkan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengajukan usulan.
“Penerima bantuan disesuaikan dengan kelompok tani pengusul,” kata Chainur Rasyid saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026).
Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, program tersebut bertujuan mempercepat proses pengolahan lahan pertanian.
Menurutnya, penggunaan hand tractor membuat petani lebih efisien dari sisi waktu maupun tenaga.
Mekanisasi pertanian, lanjut dia, menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan.
“Ketersediaan alsintan akan membantu petani mengoptimalkan musim tanam,” ujarnya.
Ia berharap bantuan tersebut membuat petani lebih optimal dalam mengolah tanah sekaligus meningkatkan produksi pertanian.
“Harapannya petani lebih optimal dalam mengolah tanah dan tanaman pangan, sehingga mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menyebut program tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat saat masa reses.
“Kami usulkan setelah melakukan reses. Itu berdasarkan aspirasi konstituen,” kata Juhari.
Ia meminta DKPP memanfaatkan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segera merealisasikan program tersebut.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan juga berdampak pada optimalnya serapan anggaran daerah sekaligus manfaat bagi petani.
“Kalau cepat terealisasi, serapan anggaran bagus. Sebaliknya kalau lamban, itu akan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Allendra Vieto Febrianto
Editor: Tim Redaksi Republiexnews